Kebijakan Publik dalam Konteks Governance
Dinamika penyelenggaraan pemerintahan seringkali diwarnai dengan permasalahan-permasalahan. Salah satu permasalahan yang muncul menyangkut responsifitas pemerintaah dalam membaca dinamika politik, sosial dan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. Dinamika yang berkembang dalam masyarakat jauh lebih cepat dari pada kemampuan pemerintah untuk membaca dan meresponnya. Kebijakan publik yang diiplementasikan pun akhirnya tidak mampu menjangkau dan menyelesaikan permasalahan yang ada.
Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu adanya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan politik dan pengelolaan sumber daya dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Pengelolaan politik dapat dilakukan melalui manajemen konflik, hubungan pemerintah dengan kelembagaan masyarakat, dan hubungan antar lembaga pemerintah. Sedangkan pengelolaan sumber daya dapat dilakukan melalui kerja sama antar daerah, kemitraan pemerintah dengan swasta, dan kerja sama internasional. Kedua hal tersebut saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dilakukan dengan manajemen pelayanan dasar dan manajemen pengentasan kemiskinan.
Konsep governance menjadi salah satu konsep yang diadaptasi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah. Interakasi antara negara, masyarakat dan pasar perlu diterjemahkan kembali dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah yaitu untuk menyejahterakan rakyat. Dalam buku ini, Konsep governance dibaca dalam pengelolaan politik, pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Interaksi antar aktor terkait dibangun di atas pola kerja sama dan konsolidasi yang saling menguntungkan.
Implementasi dan operasional pola governance dicontohkan dalam berbagai bentuk relasi antara negara, masyarakat, dan swasta. Negara mulai berbagi ruang dengan masyarakat dan swasta dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Kehendak rakyat tidak hanya diterjemahken oleh negara melainkan terdapat mekanisme pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pelibatan swasta untuk mendukung pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.
Salah satu mekanisme tersebut digambarkan melalui bentuk kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Kasus menarik yang disajikan adalah program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah kabupaten Sleman DIY. Bentuk kegiatan PAKET (Program Pengentasan Kemiskinan) berupa pelaksanaan sayembara yang diikuti oleh desa-desa miskin yang ada di Kabupaten Sleman, untuk dapat memenangkan sejumlah dana yang kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur publik di desanya. Melalui program ini, rakyat terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam konsep pemberdayaan berbasis kelompok. Program ini dimotori oleh suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang anggota masyarakat yang generik disebut BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).
Operasional program PAKET tersebut dapat berjalan lancar dengan tahapan-tahapan dimana masyarakat benar-benar berpartisipasi di dalamnya. Tahapan-tahapan tersebut meliputi: sosialisasi dan kampanye media, lokakarya refleksi kemiskinan dan pembentukan komite PAKET, proses penyusunan aturan main oleh komite PAKET, kampanye tingkat kelurahan, pembentukan panitia kemitraan di tingkat kelurahan yang melibatkan masyarakat dan perwakilan dinas melalui musyawarah rembug warga, penyusunan proposal usulan oleh panitian kemitraan, verifikasi dan penilaian usulan, dan pengumuman pemenang oleh komite PAKET, dan tahapan terakhir adalah pencairan. Masyarakat dalam hal ini bisa melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah kemiskinan yang mereka hadapi. Sehingga program tersebut sesuai dengan permasalahan dalam masyarakat. Implementasi progam dapat mengurangi gap antara rumusan kebijakan dan realitas yang dihadapi masyarakat.
Dari contoh kasus tersebut terdapart interaksi antara pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah hanya menjadi motivator dan fasilitator dalam pelaksanaan program. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam finance supporting yang dicairkan dalam bentuk reward terhadap desa miskin pemenang sayembara. Pemerintah telah berhasil merumuskan aturan main yang jelas sehingga program dapat berjalan dengan baik. Peran masyarakat di sini tidak hanya menjadi obyek dari kebijakan publik melainkan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Bentuk interaksi antara pemerintah dan masyarakat menjadi bentuk interaksi yang ideal ketika masing-masing sadar akan perannya dengan satu tujuan bersama.
Selain hubungan antara negara dan masyarakat, konsep governance juga menyangkut hubungan antara negara dan sektor swasta. Salah satu bentuk interaksi antara pemerintah dan swasta adalah kemitraan. Kerja sama dalam bentuk ini memiliki prinsip dasar yaitu saling menguntungkan (win-win solution atau positive sum game). Interaksi antara pemerintah dilakukan dengan tahapan dan prosedur yang rigid. Profesionalitas menjadi hal yang sangat penting dalam bentuk kemitraan tersebut. Kemitraan dapat berjalan efektif apabila dibentuk tim pelaksana yang profesional, adanya penentuan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup kegiatan, memilih proses terjalinnya kemitraan dengan cara yang transparan, melakukan penyusunan agenda kerja, melibatkan stakeholders, menciptakan strategi komunikasi yang baik, pelaporan keuangan yang transparan, pengawasan kerja, evaluasi, dan adanya mekanisme penyelesaian konflik. Bentuk kemitraan yang berhasil akan membawa kepada tercapainya tujuan masing-masing aktor dalam pelayanan publik.
Operasional konsep interaksi yang ideal antara pemerintah, masyarakat dan swasta seperti dua bentuk di atas tidak begitu saja dapat diimplementasikan. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Kapasitas yang tinggi dari pemerintah, masyarakat dan swasta sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan di level masyarakat. Masing-masing aktor tersebut telah berhasil memerankan dirnya dalam konteks governance. Pemerintah telah membagi ruang otoritasnya kepada swasta dan melibatkan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Masyarakat dengan sendirinya ikut berpartisipasi aktif dengan mengidentifikasi permasalahnnya sendiri untuk kemudian diselesaikan melalui kebijakan yang berorientasi problem solving. Sedangkan swasta melalui cara kerja berbasis transaksi berusaha untuk bekerja sama demi tujuan yang saling menguntungkan.
Proses interaksi yang harus dikelola dalam pelaksanaan konsep governance adalah sebuah mekanisme konsolidasi dan kooperasi antara aktor-aktor dalam governance yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan swasta. Selain interaksi antara aktor, proses ini juga harus didukung dengan internalisasi atau penguatan kapasitas masing-masing aktor. Hal ini menyangkut bagaimana hubungan internal antara lembaga pemerintah maupun konsolidasi dalam masyarakat itu sendiri. Interaksi antar lembaga dalam pemerintah maupun antara pemerintah daerah satu dengan yang lain juga menjadi kunci penting dalam sebuah implementasi kebijakan.
Hal lain yang tidak bisa dinafikan di sini adalah adanya dinamika kontekstual yang berbeda di setiap daerah yang membuat suatu kebijakan tidak bisa digeneralisasikan begitu saja terhadap seluruh masyarakat. Sebuah kebijakan mungkin cocok diimplementasikan di suatu daerah, tetapi hal ini belum tentu berhasil diterapkan di daerah lain. Keberhasilan program PAKET di Sleman bisa saja berhasil di lakukan namun ketika kebijakan serupa diterapkan pada pemerintah daerah di Papua misalnya, belum tentu bisa berhasil. Pemerintah perlu memhami setiap bentuk karakter dari masyarakat dan permasalahan yang dihadapi sebelum merumuskan kebijakan. Demikian juga dengan sektor swasta, interaksinya dengan pemerintah dan masyarakat tidak hanya berorientasi profit saja namun juga mengindahkan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam masyarakat.
Review Buku:
Pratikno, dkk. 2004. Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar